Senin, 13 Februari 2012

Pemerintah Diminta Lebih Bijaksana Soal Penurunan Bunga KPR

Sumber : Property Investment, Indonesia Property Listing Market News, Homes Sale Indonesia | Rumah.com

RumahCom - Isu FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang menghangat satu bulan terakhir ini membuat pelaku dan pengamat properti angkat bicara. Bahkan, Ali Tranghanda, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch mengatakan kebijakan terkait FLPP yang diambil Menpera adalah kebijakan yang bermasalah, karena mengorbankan rakyat.

Bagi Ali, sebenarnya ide penurunan suku bunga FLPP itu bagus, tetapi di sisi lain pihak bank tidak bisa ditekan untuk menurunkan suku bunganya. "Suku bunga 5%-6% memang ideal, tetapi pihak bank tidak bisa menurunkannya lebih dari 8%, karena keterbatasannya. Bank-bank kita bukan seperti bank di luar negeri yang memakai dana jangka panjang. Di sini yang utama adalah dana jangka pendek seperti deposito," papar Ali.

BTN tidak bisa kurang dari 8%, papar Ali, mungkin bisa kurang, tetapi dengan kuota tertentu, mungkin sekitar Rp500 miliar saja. Jika dipaksakan, BNI dan BRI pun kuotanya hanya sekitar Rp1,5 triliun, jadi jika ditambah dengan BTN hanya mencapai Rp2 triliun.

"Dengan demikian, penurunan suku bunga tidak menjamin penyerapan FLPP yang lebih banyak, karena di 2011 saja dananya mencapai Rp3,7 triliun, dengan bunga 8,15%. Jadi, buat apa Menpera bermasalah dengan suku bunga 1%-2%?" katanya.

Hal yang lebih konyol, imbuh Ali, mengapa pengucuran FLPP dihentikan sepihak pada 16 Januari lalu, sementara sistem yang baru belum berjalan (masih dalam tahap negosiasi). "Hal ini yang membuat semua jadi kacau. Jika kita lihat saat ini, supply-demand mati, konsumen dan pengembang akad gagal, sementara pengembang harus tetap membayar bunga ke bank. Ini membuat pengembang perumahan rakyat menjerit," katanya.

Ada baiknya, sebelum sistem yang baru berjalan, sistem yang lama tetap berjalan sementara. "Toh dengan suku bunga yang lama, tidak ada yang komplain," tukasnya.

Untuk kondisi saat ini, Ali mengatakan, sebaiknya Menpera dan pihak perbankan mencari titik temu. "Yang paling mungkin, porsi pemerintah dinaikkan (bukan 50:50 seperti sekarang ini), jangan hanya bank yang diobok-obok. Jika porsi pemerintah dinaikkan jadi 70%-80%, mungkin bisa dapat suku bunga 5%. Kalau seperti sekarang ini, tidak bakal ada titik temu," kata Ali.

Kepada Menpera, Djan Faridz, Ali berpesan," bijaksanalah, jangan keras kepala dan arogan." Menpera juga harus merangkul BTN yang secara infrastruktur siap membiayai perumahan rakyat. Kalau ditinggalkan, tambahnya, tentu berisiko bagi kelangsungan perumahan rakyat, dan tentu akan makin meningkatkan backlog.

Anto Erawan
(antoerawan@rumah.com)

GuruRumah 13 Feb, 2012

Mr. X 13 Feb, 2012


-
Source: http://andinewsonline.blogspot.com/2012/02/pemerintah-diminta-lebih-bijaksana-soal.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar